Pulau Simuk Menjerit, Pasokan BBM dan LPG Terhenti Total

Admin Mei 10, 2026 0

Ilustrasi Camat Simuk menyuarakan keresahan masyarakat akibat terhentinya pasokan BBM dan LPG di Pulau Simuk, Nias Selatan. (Foto: MBG)

Nias Selatan, MIMBARBANGSA.COM — Krisis pasokan BBM dan LPG kembali menghantam Pulau Simuk, salah satu wilayah terluar di Kabupaten Nias Selatan. Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat setelah distribusi bahan bakar dan gas elpiji terhambat akibat larangan operasional kapal kayu pengangkut barang yang selama ini menjadi tumpuan utama warga.

Jeritan masyarakat kepulauan itu disampaikan langsung oleh Camat Simuk, Gentelman Bago melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Minggu (10/5/2026). Dalam pernyataannya, ia menyoroti kondisi warga yang dinilai semakin terpuruk karena kebijakan pelarangan pengangkutan BBM dan LPG tidak mempertimbangkan realitas kehidupan masyarakat di wilayah terpencil.

Menurutnya, masyarakat Pulau Simuk selama ini hidup dalam keterbatasan infrastruktur dan akses pelayanan dasar. Letak geografis yang terpisah oleh lautan membuat distribusi kebutuhan pokok sangat bergantung pada transportasi laut tradisional, termasuk kapal kayu cargo yang selama ini digunakan untuk mengangkut BBM dan LPG.

Namun, operasional kapal tersebut kini tersendat akibat larangan yang disebut berkaitan dengan persoalan regulasi. Situasi itu memicu kelangkaan energi yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

“UPP/Syahbandar Telukdalam sebenarnya telah memberikan dispensasi demi kebutuhan masyarakat. Namun, ada pihak yang tetap bersikeras melarang bahkan mengancam tanpa mempertimbangkan dampak kemanusiaan,” ungkap Camat Simuk dalam pernyataannya.

Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat di Pulau Simuk terganggu secara luas. Nelayan kesulitan memperoleh bahan bakar untuk melaut, roda perekonomian warga melambat, sementara kebutuhan rumah tangga untuk memasak juga semakin sulit dipenuhi akibat langkanya LPG.

Tidak hanya itu, pelayanan masyarakat dikhawatirkan ikut terdampak apabila krisis energi tersebut terus berlanjut tanpa solusi konkret dari pemerintah maupun pihak terkait.

Pulau Simuk sendiri hingga kini belum menikmati aliran listrik PLN secara penuh. Dalam keterbatasan itu, BBM menjadi sumber utama penopang aktivitas masyarakat. Ketika pasokan bahan bakar terputus, warga mengaku seolah dipaksa kembali hidup dalam kondisi serba minim.

Camat Simuk menilai persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut aturan administratif, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Indonesia.

Ia berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat segera turun tangan mencari solusi yang tetap memperhatikan keselamatan, aturan hukum, serta kebutuhan dasar masyarakat.

Di tengah situasi yang semakin sulit, suara masyarakat Pulau Simuk pun mulai menggema meminta perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Mereka merasa selama ini hidup jauh dari pusat pemerintahan dan seakan tidak terdengar ketika menghadapi persoalan mendesak.

“Kami sudah berteriak, tetapi suara kami seolah hilang di tengah lautan. Kami terlalu jauh dari para pendengar yang kami harapkan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Simuk.

Pernyataan tersebut menggambarkan kegelisahan warga yang merasa belum mendapatkan perlakuan yang setara sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pelayanan.

Masyarakat berharap persoalan distribusi BBM dan LPG di Pulau Simuk dapat segera diselesaikan melalui langkah yang bijak dan manusiawi. Warga juga meminta adanya perhatian khusus terhadap daerah kepulauan terluar yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur.

Krisis yang terjadi di Pulau Simuk menjadi pengingat bahwa pembangunan dan pelayanan publik di wilayah terluar masih membutuhkan perhatian serius agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam kondisi rentan.

Penulis: FD BMW