Bupati Nias Selatan Laporkan Dampak Bencana, Tim PRR Soroti Pemulihan Infrastruktur
Nias Selatan, MIMBARBANGSA.COM — Upaya mempercepat pemulihan pascabencana di Nias Selatan terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan bersama Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi untuk menyamakan data, memetakan kebutuhan lapangan, sekaligus merumuskan langkah konkret pemulihan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Rapat tersebut dipimpin Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi PRR Wilayah Sumatera Utara, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, S.I.P., dan dihadiri Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Sorake Km. 5, Teluk Dalam, Rabu (19/8/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Sokhiatulo Laia menyampaikan apresiasi atas kedatangan Tim Satgas PRR ke Kabupaten Nias Selatan. Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk memastikan data dan kebutuhan di lapangan dapat dipahami secara bersama sehingga proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tim Satgas PRR di wilayah Kabupaten Nias Selatan,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menerima dana dan menyalurkannya kepada penerima manfaat yang rumahnya mengalami kerusakan sedang maupun ringan.
Namun, tantangan pemulihan masih cukup besar. Pada Juli 2026, bencana alam terjadi di Kecamatan Mazo dan Kecamatan Boronadu. Peristiwa tersebut menyebabkan sembilan rumah warga terendam dan mengalami kerusakan, serta berdampak pada satu unit sekolah.
Bencana kembali terjadi di sejumlah wilayah. Longsor menyebabkan ruas jalan kabupaten terputus di Desa Taluzusua, Kecamatan Siduaori, serta Desa Sifaoroasi dan Desa Hilianaa, Kecamatan Gomo. Kondisi tersebut mengakibatkan enam kecamatan terisolir.
Sebagai langkah penanganan, Pemkab Nias Selatan telah melaksanakan rapat koordinasi tanggap darurat. Pemerintah daerah juga berupaya mempercepat penanganan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Selain penanganan langsung, Pemkab Nias Selatan telah mengusulkan sejumlah langkah terkait kawasan hutan lindung sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana alam di masa mendatang.
“Kami menyadari bahwa penanganan bencana alam di Kabupaten Nias Selatan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri. Karena itu, kami sangat berharap dukungan, arahan dan sinergi pemerintah pusat, provinsi serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Sokhiatulo.
Sementara itu, Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi PRR Wilayah Sumatera Utara Brigjen TNI Fadjar Tjahjono menyampaikan bahwa dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diperoleh melalui pergeseran anggaran APBN dalam pemanfaatannya di Kabupaten Nias Selatan berada pada angka 23 persen.
Ia menekankan, berbagai kendala yang ditemukan perlu segera dicarikan solusi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rencana relokasi SMPN 3 Taluzusua yang berada di kawasan hutan lindung sekaligus wilayah yang rawan longsor.
Tim PRR menyarankan agar usulan relokasi infrastruktur tersebut disampaikan secara jelas kepada tim, termasuk alasan dan pertimbangan yang mendasarinya.
Untuk penanganan bencana alam terakhir sebagaimana dilaporkan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Tim PRR juga menyampaikan bahwa dukungan pendanaan akan diupayakan.
Usai rapat, Tim PRR bersama rombongan yang dipandu Wakil Bupati Nias Selatan Ir. Yusuf Nache, S.T., M.M., meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana alam, termasuk wilayah Kecamatan Fanayama dan Kecamatan Aramo.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Amsarno S. Sarumaha, S.H., M.H., CGCAE, para staf ahli, asisten, kepala atau perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, serta Tim Satgas Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Monev PRR).
Rangkaian koordinasi dan peninjauan lapangan ini menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan pascabencana di Nias Selatan tidak berhenti pada pendataan, tetapi berlanjut pada langkah penanganan yang konkret, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Redaksi Mimbar Bangsa mengapresiasi langkah koordinatif antara pemerintah daerah dan Tim PRR. Sinergi lintas pemerintahan dan pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar pemulihan infrastruktur serta pelayanan masyarakat pascabencana dapat berlangsung efektif dan memberi manfaat nyata bagi warga Nias Selatan.
Posting Komentar