Listyo Sigit Buka Suara Soal Isu Pergantian Kapolri oleh Presiden
Jakarta, MIMBARBANGSA.COM — Benarkah Kapolri akan diganti? Pertanyaan itu menjadi perhatian publik setelah muncul isu mengenai adanya surat presiden (surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menanggapi kabar yang beredar, Listyo Sigit memilih memberikan respons singkat dengan menegaskan bahwa keputusan mengenai jabatan Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Republik Indonesia.
Saat ditemui wartawan pada Rabu (5/8/2026), Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak memberikan komentar panjang mengenai isu tersebut. Ia hanya meminta seluruh pihak menunggu keputusan resmi apabila memang terdapat kebijakan dari Presiden.
"Itu kan prerogatif presiden, kita menunggu saja," ujar Listyo Sigit.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Kapolri tidak ingin berspekulasi terhadap berbagai informasi yang berkembang sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah.
Isu mengenai kemungkinan pergantian Kapolri sebelumnya memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan pemerintah maupun legislatif. Namun hingga kini belum terdapat pernyataan resmi yang memastikan adanya surat presiden terkait pergantian pimpinan Kepolisian Republik Indonesia.
Dari lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah kabar yang menyebut telah ada surat presiden mengenai pergantian Kapolri. Menurutnya, Komisi III DPR sama sekali belum menerima dokumen tersebut.
Habiburokhman juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum memiliki kepastian.
"Tidak benar ada surat presiden soal penggantian Kapolri," ujar Habiburokhman pada Selasa (4/8/2026).
Pernyataan senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus Partai NasDem itu menegaskan bahwa hingga saat ini DPR belum menerima surpres mengenai pergantian Kapolri.
Selain membantah adanya surpres, Sahroni juga menilai belum terdapat urgensi untuk melakukan pergantian pimpinan Polri. Menurutnya, Jenderal Listyo Sigit masih menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat sebagai Kapolri.
"Dia kan bekerja luar biasa, walaupun ada kurangnya, wajarlah. Saya yakin Presiden mempertahankan Pak Sigit karena kinerjanya cukup baik," kata Sahroni.
Di sisi lain, tanggapan berbeda datang dari unsur pemerintah. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, tidak memberikan jawaban tegas ketika dimintai konfirmasi mengenai isu adanya surat presiden tersebut.
Aris hanya menegaskan bahwa setiap jabatan pada akhirnya akan mengalami pergantian. Namun, mengenai kapan pergantian itu dilakukan, menurutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
"Jabatan di dunia pasti akan diganti, tidak ada yang tidak diganti, kan begitu, tinggal waktunya tergantung Pak Presiden," ujar Aris Marsudiyanto.
Pernyataan tersebut semakin memperlihatkan bahwa hingga saat ini belum terdapat kepastian mengenai isu yang berkembang di ruang publik. Sementara DPR menyatakan belum menerima surat presiden, pihak pemerintah juga belum memberikan konfirmasi mengenai keberadaan dokumen tersebut.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri merupakan kewenangan Presiden sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, setiap informasi mengenai pergantian jabatan strategis tersebut pada akhirnya tetap harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Republik Indonesia yang mengonfirmasi adanya pergantian Kapolri maupun pengiriman surat presiden kepada DPR terkait isu tersebut.
Redaksi MIMBARBANGSA.COM mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan sikap kritis dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang merupakan langkah terbaik agar tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum memperoleh kepastian.
Posting Komentar