Jakarta, MIMBARBANGSA.COM — Pemerintah menegaskan bahwa besaran biaya pembangunan satu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang ditetapkan sebesar Rp1,6 miliar per unit merupakan angka paling efisien dan ideal secara nasional. Angka ini menjadi fokus utama program pembangunan Kopdes Merah Putih yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai fasilitas ekonomi desa modern di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa standar biaya tersebut penting agar pembangunan 80.000–82.707 Kopdes dapat berjalan seragam dan terukur.
Dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Ferry menjelaskan bahwa penetapan biaya Rp1,6 miliar bukan angka yang dipilih secara sembarangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap desa memiliki gedung standar yang lengkap berupa gerai, gudang, klinik kecil, hingga kendaraan operasional tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
Penjelasan Resmi: Anggaran Rp1,6 Miliar Dinilai Paling Ideal
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, sebagai pelaksana pembangunan, menerangkan bahwa perhitungan biaya tersebut sudah melalui kajian konstruksi yang mempertimbangkan disparitas harga material antarwilayah Indonesia. Ia menekankan bahwa angka Rp1.658.000.000 per Kopdes justru jauh lebih murah dibandingkan menghitung biaya berdasarkan indeks konstruksi tiap daerah.
“Satu gedung KDMP ini kami anggarkan Rp1,658 miliar atau sekitar Rp 2.938.000 per meter persegi. Angka ini berlaku untuk Indonesia secara keseluruhan,” jelas Mota.
Menurutnya, jika pembangunan mengikuti indeks daerah, anggaran nasional dapat melonjak drastis. “Kalau mengikuti indeks, kebutuhan bisa mencapai Rp600 triliun. Karena biaya per meter di Papua bisa sampai Rp24 juta, sementara di Sumatera dan NTT sekitar Rp12 juta, dan hanya Jawa yang berada di sekitar Rp1 juta.”
Dengan standar Rp1,6 miliar, total kebutuhan anggaran nasional untuk 82.707 Kopdes berada di kisaran Rp137 triliun, jauh lebih realistis dan terukur.
Detail Rancang Bangun: Fasilitas Lengkap dalam Anggaran Rp1,6 Miliar
Dengan anggaran Rp1,6 miliar, setiap Kopdes Merah Putih akan memiliki bangunan berukuran 20 x 30 meter dengan pembagian ruang yang telah ditetapkan:
-
6 x 17 m: Gerai utama
-
3,5 x 10 m: Klinik desa
-
4 x 6 m: Gudang pupuk
-
Ruang tambahan untuk penyimpanan bahan pokok
Tidak hanya bangunan fisik, setiap Kopdes juga dilengkapi sarana transportasi, yaitu:
-
1 unit truk,
-
1 unit mobil pickup 4x4,
-
2 unit sepeda motor roda tiga.
Paket kendaraan ini disertakan dalam standar anggaran Rp1,6 miliar untuk memastikan operasional Kopdes dapat berjalan mandiri dan efisien.
Progres Pembangunan: 15.788 Unit Sudah Berdiri
Pembangunan Kopdes Merah Putih telah dimulai sejak 17 Oktober 2025, dan sejauh ini 15.788 unit telah selesai dibangun. PT Agrinas Pangan Nusantara menyebut sudah ada 30.378 titik tanah yang siap dikerjakan, dengan target pembangunan 2.930 lokasi per hari.
“Tahap awal difokuskan pada tanah yang sudah siap dibangun. Penyesuaian desain akan dilakukan pada Januari–Februari sesuai karakteristik desa,” tambah Ferry Juliantono.
Sikap DPR: Desain Harus Fleksibel, Biaya Harus Relevan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengingatkan pemerintah agar desain dan anggaran Rp1,6 miliar itu tetap memperhatikan kondisi sosial demografis tiap daerah. Menurutnya, desain standar lebih cocok untuk Pulau Jawa yang berpenduduk padat, sementara di wilayah seperti Papua dan Kalimantan perlu fleksibilitas agar bangunan tidak terbengkalai akibat rendahnya aktivitas ekonomi.
“Desain ini cocok di Jawa, tapi untuk Papua, Sulawesi, Kalimantan mohon dipertimbangkan agar tidak dialihfungsikan,” tegas Nurdin.
Catatan Redaksi MIMBAR BANGSA
Redaksi MIMBAR BANGSA menilai standar anggaran Rp1,6 miliar per Kopdes merupakan upaya pemerintah menjaga efisiensi dan keseragaman fasilitas desa. Namun demikian, fleksibilitas desain dan pemetaan kebutuhan daerah mutlak dilakukan agar setiap Kopdes benar-benar bermanfaat dan tidak menjadi aset yang tidak optimal. Redaksi mendorong pemerintah, DPR, dan pelaksana proyek untuk meningkatkan transparansi agar masyarakat desa ikut memahami peruntukan anggaran tersebut.
0Komentar