Nias Selatan, MIMBARBANGSA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan memastikan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) akan dilaksanakan sebelum akhir Januari 2026. Kepastian tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Nias Selatan, Ir. Yusuf Nache, ST., MM., dalam kegiatan Open House dan Syukuran Tahun Baru 2026 di Aula Rumah Dinas Bupati Nias Selatan, Jalan Pancasila No. 1, Kecamatan Teluk Dalam, Senin (5/1/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan pemerintahan sepanjang tahun 2025 sekaligus sarana penyampaian sejumlah agenda strategis daerah, termasuk komitmen penyelesaian PPPK Paruh Waktu yang selama ini dinantikan ribuan tenaga non-ASN di Nias Selatan.
Mewakili Bupati Nias Selatan, Yusuf Nache menekankan bahwa rasa syukur harus menjadi fondasi utama dalam menatap tahun baru. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai kondisi daerah dengan optimisme, mengingat Nias Selatan masih berada dalam situasi aman dan stabil di tengah berbagai musibah yang melanda daerah lain.
“Kita patut bersyukur karena sampai hari ini Nias Selatan tetap dalam kondisi aman dan masyarakatnya sehat. Bahkan kunjungan Wakil Presiden RI ke Nias Selatan yang sempat tertunda akhirnya dapat terlaksana. Ini bukan hal biasa, tetapi sebuah berkah dan sinyal perhatian serius dari pemerintah pusat,” ujar Yusuf.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap penataan dan pembangunan Nias Selatan telah disampaikan secara terbuka, baik oleh Wakil Presiden RI maupun Gubernur Sumatera Utara. Meski demikian, Yusuf menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan proses panjang dan tidak dapat diselesaikan secara instan.
“Penataan Nias Selatan ini tidak mungkin selesai dalam satu atau dua tahun. Ini butuh proses panjang, konsistensi, dan dukungan semua pihak,” katanya.
Dalam refleksi akhir tahun, Wakil Bupati mengakui bahwa sepanjang 2025 Pemkab Nias Selatan menghadapi berbagai dinamika, baik keberhasilan maupun tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Ia secara terbuka menyampaikan masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami menyadari ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Tidak semua harapan itu bisa langsung terpenuhi. Namun saya dan Bupati tetap solid. Setiap kebijakan selalu kami bahas bersama, dan setiap peluang di tingkat pusat terus kami kejar melalui koordinasi intensif,” ujarnya.
Yusuf juga menyampaikan apresiasi kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang selama hampir satu tahun terakhir dinilai memberikan dukungan nyata terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Nias Selatan. Kolaborasi program bersama Kejaksaan, TNI, Polri, dan Lanal disebut berkontribusi positif terhadap perbaikan tata kelola daerah.
Pada bagian inti sambutan, Wakil Bupati secara khusus menegaskan komitmen Pemkab Nias Selatan dalam menuntaskan proses PPPK Paruh Waktu. Ia menjelaskan, usulan awal PPPK PW mencapai 4.591 orang. Namun setelah proses verifikasi dan pendataan ulang, jumlah tersebut menjadi 4.577 orang, menyusul adanya pengunduran diri serta ketidaklengkapan administrasi.
“Angka ini bukan kecil. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ini adalah keputusan yang membutuhkan keberanian. Kalau bukan pemerintah yang mengambil langkah, siapa lagi?” tegas Yusuf.
Ia mengakui adanya kritik dari masyarakat terkait keterlambatan proses PPPK PW. Namun, Yusuf menegaskan bahwa penundaan tersebut bukan karena unsur kesengajaan, melainkan akibat proses administrasi nasional, termasuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) secara kolektif yang baru rampung pada akhir Desember 2025.
“Kami tidak bisa menerbitkan NIP satu per satu. Semua harus melalui mekanisme nasional. Namun setelah NIP terbit, kami bersepakat dengan Bupati untuk tidak menunda lagi,” jelasnya.
Yusuf pun memastikan bahwa penyerahan SK PPPK Paruh Waktu tidak akan menunggu hingga bulan berikutnya. “Paling lambat akhir bulan ini, SK tersebut sudah diserahkan langsung oleh Bupati kepada para penerima,” tandasnya.
Menutup sambutannya, Wakil Bupati menanggapi kritik yang menyebut pemerintah daerah lamban dalam bekerja. Ia menilai kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi, namun menegaskan bahwa Pemkab Nias Selatan memilih fokus bekerja dan membuktikan komitmen melalui hasil nyata.
“Kami tidak bekerja untuk promosi. Sejak awal kami sampaikan, bukan kata-kata yang berbicara, tetapi bukti yang akan menjawab,” pungkas Yusuf.
Sebagai informasi, kegiatan Open House dan Syukuran Tahun Baru 2026 tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. (Walas)
0Komentar