LPG 3 Kg Tembus Rp85 Ribu, Warga Kepulauan Batu Menjerit; Amoni Zega Desak Pemda Bertindak Tegas
Masyarakat di wilayah kepulauan itu mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM maupun LPG dengan harga yang wajar. Akibat keterbatasan pasokan, harga jual di tingkat pengecer disebut-sebut melambung jauh di atas harga normal, sehingga semakin menekan kondisi ekonomi warga yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan, pertanian, dan usaha kecil.
Menanggapi persoalan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Amoni Zega, meminta pemerintah daerah melalui Bagian Sumber Daya Alam (SDA) dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan yang terus berulang tersebut.
Menurut Amoni Zega, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat Kepulauan Batu terus menanggung beban akibat kelangkaan dan tingginya harga BBM maupun LPG. Ia menegaskan bahwa distribusi energi merupakan kebutuhan vital yang harus dijamin ketersediaannya oleh negara.
"Kita berharap Kabag SDA bersama instansi terkait segera mencari solusi yang tepat dan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap distribusi BBM dan LPG di wilayah Kepulauan Batu. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya pengawasan," tegas Amoni kepada MimbarBangsa.com saat dihubungi melalui selulernya, Senin (2/6/2026)
Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah untuk melakukan pengendalian harga secara serius agar tidak terjadi praktik penjualan yang merugikan masyarakat. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan mulai dari jalur distribusi hingga tingkat penyalur di lapangan.
Lebih lanjut, Amoni menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap tegas terhadap pelaku usaha, UD maupun perusahaan yang terbukti tidak mengindahkan aturan distribusi dan ketentuan harga yang telah ditetapkan.
"Apabila ada UD atau perusahaan yang terbukti tidak mematuhi ketentuan, melakukan penimbunan, atau menjual dengan harga yang tidak wajar sehingga merugikan masyarakat, maka pemerintah perlu mempertimbangkan pencabutan izin usahanya. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama," ujarnya.
Ia menilai langkah tegas tersebut penting untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan secara adil hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini sering menghadapi kendala akses dan transportasi.
Masyarakat Kepulauan Batu sendiri berharap pemerintah daerah, pihak Pertamina, serta seluruh pemangku kepentingan dapat segera duduk bersama mencari solusi permanen atas persoalan tersebut. Sebab, selain berdampak pada kebutuhan rumah tangga, kelangkaan BBM dan LPG juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas nelayan, transportasi laut, serta roda perekonomian masyarakat setempat.
Dengan kondisi geografis Kepulauan Batu yang terdiri dari gugusan pulau-pulau dan bergantung pada jalur distribusi laut, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta sistem distribusi yang efektif agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. (Walas)
Posting Komentar