Era Sokhi-Yusuf, Pengelolaan Keuangan Nias Selatan Kian Solid
Medan, MIMBARBANGSA.COM — Pemerintah Kabupaten Nias Selatan kembali mencatat capaian penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia dan Wakil Bupati Yusuf Nache, Pemkab Nias Selatan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut diumumkan dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan LKPD audited pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang berlangsung di Kantor BPK Sumut, Jalan Imam Bonjol No. 22 Medan, Jumat (29/05/2026).
Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia hadir langsung menerima opini tersebut yang diserahkan Ketua BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, SE., M.Si., Ak., CA., CFrA., CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP.
Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan itu menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan Wirahati Loi, SH, Penjabat Sekretaris Daerah Nias Selatan Amsarno S. Sarumaha, SH., MH., CGCAE, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai pemerintah daerah di Sumatera Utara.
Opini WTP sendiri merupakan bentuk penilaian tertinggi yang diberikan auditor terhadap laporan keuangan pemerintah. Penilaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar, transparan, lengkap, dan bebas dari salah saji material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dalam proses pemeriksaan, BPK menilai sejumlah aspek penting, mulai dari realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, perubahan ekuitas, hingga catatan atas laporan keuangan. Pemerintah daerah yang memperoleh WTP berarti mampu memenuhi standar pengelolaan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keberhasilan mempertahankan WTP selama empat tahun berturut-turut dinilai menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam memperbaiki sistem tata kelola keuangan daerah. Selain menjadi prestasi administratif, capaian tersebut juga memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi penggunaan anggaran publik.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan profesional, opini WTP menjadi salah satu parameter penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
BPK dalam sistem audit keuangan pemerintah sendiri mengenal empat jenis opini, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dari seluruh kategori tersebut, opini WTP merupakan capaian tertinggi yang hanya diberikan apabila seluruh unsur laporan keuangan memenuhi ketentuan pemeriksaan secara menyeluruh.
Dengan raihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan diharapkan mampu terus mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah, sekaligus memastikan bahwa seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.
Redaksi Mimbar Bangsa mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mempertahankan opini WTP empat kali berturut-turut. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang profesional dan berintegritas di daerah.
Posting Komentar