Pengelolq penangqkaran buaya bersama warga lepas liarkan Buaya ke laut. (Beritasatu/Muh Asyharuddin Arbab)
Mamuju Tengah, MIMBARBANGSA.COM – Krisis pakan yang berkepanjangan memicu keputusan ekstrem pengelola Penangkaran Buaya di Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Sedikitnya 50 ekor buaya yang selama ini dirawat secara swadaya terancam dilepas ke alam bebas akibat tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran publik, mengingat potensi konflik antara manusia dan buaya dapat meningkat jika pelepasliaran dilakukan tanpa pengawasan.
Pengelola penangkaran bersama warga terlihat berjibaku mengevakuasi beberapa buaya dari dalam kandang. Mereka mempersiapkan hewan-hewan berbahaya itu untuk dilepas ke laut sebagai langkah darurat menyelamatkan satwa dari kelaparan. Sejauh ini, satu ekor buaya sudah dilepas sembari menunggu reaksi pemerintah.
Menurut pengelola, krisis pakan bukan persoalan baru. Bertahun-tahun mereka menanggung sendiri biaya operasional tanpa bantuan dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, meski fasilitas penangkaran tersebut dibangun oleh pemkab setempat. Ketidakpastian dukungan anggaran membuat mereka semakin terdesak.
Pengelola Sudah Kehabisan Cara dan Kesabaran
Pengelola Penangkaran Buaya, Rusli, mengungkapkan bahwa mereka sudah berkali-kali menghadiri rapat koordinasi terkait masalah pakan. Namun hingga kini, tak ada keputusan konkret yang bisa menjadi solusi. Kondisi ini membuat semangat mereka kian merosot.
“Persoalannya selalu dirapatkan mengenai masalah pakan buaya. Kami juga sudah tidak bersemangat untuk menunggu keputusan,” ujar Rusli, Sabtu (22/11/2025).
Ia menegaskan, jika pemerintah masih diam, puluhan buaya tersebut akan dilepas satu per satu. Lebih jauh lagi, pihaknya siap mengevakuasi buaya-buaya itu ke Kantor Bupati, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Resor Kehutanan sebagai bentuk protes jika tidak ada perhatian serius.
Ancaman Bahaya bagi Warga Jika Buaya Dilepas Sembarangan
Rusli mengingatkan bahwa persoalan ini bukan semata urusan pakan satwa, tetapi menyangkut keselamatan manusia. Jika buaya dilepas tanpa mekanisme pengawasan, aktivitas masyarakat di sekitar pesisir dan rawa-rawa akan berada dalam situasi berbahaya.
“Ini kan kepentingan manusia, kepentingan umum. Sampai kapan pun daerah kita akan terancam, terutama semua aktivitas warga di sekitar laut maupun rawa-rawa yang tergarap warga,” katanya.
Ancaman konflik manusia dan buaya bukan hal baru di wilayah pesisir Sulawesi Barat. Dengan jumlah satwa mencapai 50 ekor, pelepasan secara massal dapat menimbulkan risiko tinggi bagi masyarakat, termasuk nelayan, petani tambak, hingga warga yang beraktivitas di sungai dan rawa.
Pemkab Diminta Segera Bertindak
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah belum memberikan sikap resmi. Namun, masyarakat mendesak agar Pemkab Mamuju Tengah segera turun tangan dan mengalokasikan anggaran darurat untuk mencegah pelepasan buaya secara tidak terkendali.
Sejumlah tokoh masyarakat meminta pemerintah mempertimbangkan dampak lingkungan dan keselamatan warga sebelum mengambil keputusan. Selain itu, mereka mendorong adanya evaluasi terhadap pengelolaan penangkaran yang dianggap tidak terurus dengan baik.
#MamujuTengah, #PenangkaranBuaya, #KrisisPakan, #BudongBudong, #DesaBabana, #BuayaLepas, #Rusli, #MimbarBangsa, #SulawesiBarat, #KonflikSatwa, #BeritaDaerah
0Komentar