Jakarta, MIMBARBANGSA.COM — Bantuan bencana Sumatera dan Aceh dipastikan terus mengalir dengan skala penanganan nasional. Pemerintah pusat mengerahkan ratusan armada laut dan udara, ribuan personel, serta anggaran pemulihan besar guna memastikan masyarakat terdampak segera bangkit dari dampak bencana.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan, pemerintah tidak pernah setengah hati dalam menangani bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, meskipun status bencana tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
Pernyataan itu disampaikan Teddy saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025), sekaligus menjawab berbagai anggapan publik yang meragukan keseriusan pemerintah pusat.
Menurut Teddy, sejak hari pertama bencana pada 26 November lalu, pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional secara menyeluruh. Bantuan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan melalui pengerahan armada, personel, serta dukungan logistik dari berbagai wilayah di Indonesia.
Ia menyebut, lebih dari 100 kapal, pesawat, dan helikopter telah dioperasikan untuk mengangkut bantuan dan personel ke lokasi terdampak. Armada tersebut menjadi tulang punggung distribusi logistik, terutama ke wilayah yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah juga mengerahkan alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum serta berbagai instansi terkait. Jumlah alat dan dukungan teknis yang dikirim, kata Teddy, mencapai skala besar dan dikonsolidasikan dari berbagai daerah.
“Semua digerakkan, dari mana pun di Indonesia, diangkut ke sana. Ini bukan penanganan biasa, tapi skala nasional,” tegasnya.
Dari sisi sumber daya manusia, Teddy memastikan lebih dari 50 ribu personel TNI dan Polri telah berada di lapangan. Mereka bekerja bersama tim Basarnas, BNPB, pemerintah daerah, serta relawan untuk melakukan evakuasi, distribusi bantuan, hingga pemulihan awal pascabencana.
Isu lain yang turut diluruskan Teddy adalah soal anggaran pemulihan. Ia menepis anggapan bahwa dana tidak akan dikucurkan karena bencana tidak berstatus nasional. Pemerintah pusat, kata dia, telah memastikan alokasi dana pemulihan sebesar Rp60 triliun.
Anggaran tersebut digunakan secara bertahap untuk pembangunan rumah sementara, hunian tetap, perbaikan fasilitas publik, gedung pemerintahan, hingga infrastruktur dasar di wilayah terdampak. Bahkan, pemerintah pusat telah menyalurkan dana langsung kepada 52 kepala daerah, berupa bantuan tunai untuk kebutuhan mendesak masyarakat.
“Dari awal Presiden sudah sampaikan, semuanya menggunakan dana pusat. Tidak ada daerah yang ditinggalkan,” ujar Teddy.
Ia juga memaparkan perkembangan pemulihan infrastruktur yang menunjukkan hasil nyata. Sejumlah jembatan dan ruas jalan yang sempat terputus kini mulai tersambung kembali. Dalam beberapa kasus, pembangunan jembatan darurat hingga permanen dapat diselesaikan hanya dalam waktu tujuh hingga sepuluh hari.
Teddy menekankan, kecepatan pemulihan tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah, aparat, dan masyarakat setempat. Proses ini, menurutnya, membutuhkan waktu dan dukungan semua pihak agar pemulihan berjalan berkelanjutan.
Pemerintah, lanjut Teddy, berkomitmen memastikan seluruh tahapan penanganan—dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi—berjalan konsisten, terukur, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan warga.
Di akhir pernyataannya, Teddy mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling mendukung dan menjaga kepercayaan publik agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal.
Redaksi Mimbar Bangsa mengapresiasi langkah cepat dan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan progres penanganan bencana. Konsistensi, transparansi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pemulihan Sumatera dan Aceh berlangsung menyeluruh dan berkeadilan bagi masyarakat terdampak.
0Komentar