 |
| Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyampaikan permohonan maaf atas kepergiannya saat bencana banjir melanda wilayahnya. (Foto:Dok. Istimewa) |
Aceh, MIMBARBANGSA.COM – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah kepergiannya untuk umrah tanpa izin memicu sorotan nasional di tengah bencana banjir yang melanda Aceh Selatan. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui unggahan resmi di akun media sosialnya pada Selasa (9/12/2025), di tengah meningkatnya perhatian publik dan teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataannya, Mirwan mengakui bahwa tindakannya telah menimbulkan keresahan dan kekecewaan, khususnya saat masyarakat Aceh Selatan sedang menghadapi situasi darurat akibat banjir.
“Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden RI H. Prabowo Subianto, Bapak Menteri Dalam Negeri H. Tito Karnavian, Bapak Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, serta seluruh masyarakat Aceh Selatan,” ujar Mirwan dalam pernyataannya.
Mirwan menegaskan komitmennya untuk kembali bekerja dan memulihkan kepercayaan masyarakat pasca peristiwa tersebut. Ia menekankan bahwa insiden itu menjadi pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang.
“Tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang,” ungkapnya.
Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan tegas dalam rapat terbatas percepatan penanganan bencana di Sumatera yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12). Dalam kesempatan itu, Prabowo menyapa para bupati yang hadir, memberikan semangat, sekaligus menekankan pentingnya kepemimpinan di saat bencana.
Namun, Prabowo kemudian menyinggung langsung ketidakhadiran Bupati Aceh Selatan karena pergi umrah tanpa izin di tengah bencana. Dengan nada serius, Prabowo meminta Mendagri Tito Karnavian untuk memproses tindakan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau yang mau lari, lari saja tidak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” tegas Prabowo, yang kemudian menambahkan bahwa tindakan tersebut di lingkungan militer disebut sebagai desersi karena meninggalkan tugas dalam keadaan bahaya.
Pernyataan Presiden itu langsung menjadi perhatian publik dan memicu diskusi luas terkait etika kepemimpinan, khususnya di saat bencana melanda.
Insiden ini menimbulkan beragam respons dari masyarakat, mulai dari kritik tajam hingga dukungan agar pemerintah daerah memperkuat mekanisme komunikasi dan koordinasi saat pejabat bepergian. Meski demikian, sebagian pihak menilai langkah Mirwan untuk meminta maaf secara terbuka merupakan sikap positif yang mencerminkan kesiapan untuk bertanggung jawab.
Pengamat kebijakan publik menyebutkan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan bahwa proses izin perjalanan pejabat harus lebih jelas, transparan, dan terkoordinasi, terlebih di masa-masa darurat.
Sementara itu, masyarakat Aceh Selatan berharap fokus kini dapat kembali diarahkan pada pemulihan pascabencana, terutama perbaikan infrastruktur dan penanganan warga yang terdampak.
0Komentar