Jakarta, MIMBARBANGSA.COM — Ketahanan Pangan kembali menjadi sorotan utama Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya intensitas bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Negara menegaskan, tidak ada alasan bagi daerah terdampak bencana mengalami kesulitan pangan, selama negara memiliki cadangan yang memadai dan sistem distribusi yang sigap serta terukur.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo menyikapi rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurutnya, pengalaman lapangan membuktikan bahwa kesiapan cadangan pangan nasional dan kemampuan pemerintah pusat menyalurkan bantuan menjadi penentu utama stabilitas kebutuhan dasar masyarakat di masa krisis.
“Di tengah badai dan bencana, sumber makan kita cukup. Bahkan Menteri Pertanian melaporkan, untuk daerah terdampak bencana, pemerintah pusat mampu mengirim hingga tiga kali kebutuhan normal. Jadi tidak ada alasan daerah terdampak kesulitan pangan,” ujar Presiden Prabowo, Selasa (16/12/2025).
Presiden menekankan, kesiapsiagaan pangan bukan hanya urusan pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab berjenjang hingga tingkat desa. Dalam kondisi bencana, gangguan distribusi dan terputusnya komunikasi kerap menjadi risiko nyata. Karena itu, setiap desa, kecamatan, dan kabupaten harus memiliki daya tahan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya.
Konsep penguatan lumbung pangan kembali ditekankan sebagai fondasi strategis. Mulai dari lumbung desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga lumbung nasional, seluruhnya harus terhubung dalam satu sistem ketahanan yang solid. Skema berlapis ini dinilai mampu meredam dampak keterlambatan distribusi dan menekan potensi kelangkaan pangan saat situasi darurat.
Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian telah menjalankan berbagai program pengembangan sumber pangan lokal. Pendekatan yang ditempuh disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayah, baik melalui penguatan produksi beras, jagung, sagu, maupun singkong. Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pasokan, tetapi juga memperluas pilihan pangan masyarakat.
Pemerintah juga menyoroti tantangan geografis Indonesia yang luas dan beragam. Ketergantungan antarwilayah dalam pemenuhan pangan dinilai berisiko meningkatkan biaya logistik dan memicu lonjakan harga, terutama ketika bencana menghambat jalur distribusi utama. Dalam konteks ini, swasembada pangan lokal dipandang sebagai solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
Presiden Prabowo menilai, alam telah memberi pelajaran penting tentang urgensi kemandirian. Setiap daerah didorong memaksimalkan potensi lahannya agar tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Prinsip ini dianggap sebagai kunci ketahanan bangsa menghadapi situasi tak terduga.
“Di mana bisa punya sawah untuk beras, mari kita lakukan. Atau kebun jagung, sagu, atau singkong. Ini adalah kunci survival kita sebagai bangsa,” tegas Presiden.
Dalam konteks penanganan bencana, pemerintah memastikan stok pangan nasional tetap aman dan terkendali. Untuk wilayah terdampak, bantuan pangan disalurkan secara cepat dengan volume yang ditingkatkan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan normal, sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan distribusi lanjutan.
Kebijakan ini menunjukkan upaya negara menjaga stabilitas sosial di tengah krisis. Ketersediaan pangan yang terjamin diyakini mampu meredam kepanikan, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan lebih terarah.
0Komentar