JAKARTA, MIMBARBANGSA.COM — Program BLT Kesra 2025 kembali menarik perhatian masyarakat setelah Kementerian Sosial menegaskan skema pencairan hingga Desember 2025. Dengan nominal bantuan Rp900 ribu, banyak warga Jakarta dan daerah lainnya berusaha memastikan apakah nama mereka tercatat sebagai penerima. Mengingat data penerima BLT Kesra bersumber dari DTKS, proses verifikasi menjadi kunci utama sebelum bantuan disalurkan.
Kementerian Sosial menegaskan, tidak semua masyarakat otomatis memperoleh BLT Kesra. Calon penerima harus terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diperbarui secara berkala oleh pemerintah daerah. Data ini menjadi dasar penentuan keluarga prasejahtera yang layak menerima bantuan. Penerima dari kalangan ASN, TNI, dan Polri biasanya tidak termasuk prioritas penerima, kecuali ada kebijakan pengecualian berdasarkan status khusus.
Berdasarkan skema pencairan yang telah berjalan, BLT Kesra disalurkan melalui dua jalur utama. Sebanyak 18,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan menerima bantuan melalui bank-bank Himbara menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sementara itu, 17,2 juta KPM lainnya memperoleh bantuan melalui jaringan Kantor Pos Indonesia. Penerima program reguler—seperti PKH dan BPNT—berpotensi mendapat tambahan BLT Kesra apabila lolos verifikasi sistem DTSEN.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar menghindari praktik pengecekan informasi tidak resmi atau melalui pesan berantai. Cara pengecekan yang paling aman adalah menggunakan Aplikasi Cek Bansos resmi dari Kementerian Sosial. Aplikasi ini menghadirkan fitur “Usul Sanggah”, yang memungkinkan warga melaporkan ketidaksesuaian data penerima di wilayah masing-masing. Proses verifikasi identitas dilakukan melalui unggahan data pribadi seperti Nomor KK, NIK, serta swafoto dengan KTP.
Setelah verifikasi berhasil, pengguna cukup mengakses menu “Cek Bansos”, dan sistem akan menampilkan status bantuan secara otomatis. Data yang ditampilkan meliputi jenis bantuan, tahap penyaluran, hingga status kelayakan. Masyarakat yang merasa berhak namun belum tercatat bisa mengajukan permohonan melalui fitur Usul Sanggah, dan dikirimkan ke sistem pemerintah daerah untuk ditinjau.
Bagi pengguna yang tidak ingin mengunduh aplikasi karena keterbatasan memori di perangkat, pemerintah menyediakan opsi pengecekan melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Tampilan situs tersebut telah disesuaikan dengan perangkat telepon genggam, memudahkan proses pengisian data tanpa kendala. Warga cukup memilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan sesuai alamat KTP, kemudian memasukkan nama sesuai ejaan kartu identitas. Sistem akan menampilkan tabel data jika penerima tercatat, termasuk jenis bantuan seperti PKH atau BPNT, umur penerima, serta status penyaluran.
Pakar kebijakan sosial yang dihubungi MIMBAR BANGSA menekankan pentingnya transparansi digital dalam program bantuan publik. Sistem berbasis daring menjadi garda kepercayaan, sekaligus penangkal hoaks yang kerap beredar melalui media sosial. “Selama warga mengikuti prosedur resmi, pengecekan BLT Kesra dapat dilakukan dengan aman tanpa membayar pihak ketiga,” ujar seorang analis kebijakan publik.
0Komentar