Jakarta, MIMBARBANGSA.COM – Polemik Coretax kembali mencuat di gedung DPR RI setelah Komisi XI mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan transparan mengenai kualitas pengembangan sistem administrasi perpajakan itu. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyebut persoalan Coretax sudah melampaui isu teknis dan menyangkut efektivitas sistem perpajakan nasional yang semestinya menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senin (24/11/2025), Misbakhun menegaskan bahwa Coretax seharusnya menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan tax ratio sekaligus memperkuat pengawasan pembayaran pajak. Ia menilai paparan DJP dalam rapat tersebut masih jauh dari harapan publik dan belum menunjukkan arah perbaikan yang jelas.
“Tujuan Coretax adalah menaikkan tax ratio dan memperkuat sistem pengawasan. Namun, dari paparan DJP, saya belum melihat hal itu,” tegas Misbakhun di hadapan pejabat Kementerian Keuangan.
Klarifikasi soal Programmer Lulusan SMA
Polemik memanas ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut sebagian programmer Coretax dari konsorsium LG CNS–Qualysoft hanya setingkat lulusan SMA. Pernyataan itu memicu gelombang pertanyaan: bagaimana mungkin proyek strategis negara dengan anggaran besar diserahkan kepada tenaga pengembang dengan kualifikasi yang dinilai minim?
“Ini yang ngomong menteri keuangan. Ia menyampaikan programmer-nya lulusan SMA. Ini harus diklarifikasi. Kalau lulusan SMA luar negeri, mengapa harus pakai vendor asing? Mengapa butuh empat tahun pengerjaan?” kata Misbakhun dengan nada tajam.
Dalam konteks nasionalisme, Misbakhun menilai pemerintah seharusnya konsisten mendukung produk dalam negeri. Ia mencontohkan Presiden Prabowo yang kerap mendorong industri nasional melalui penggunaan kendaraan Maung. Menurutnya, prioritas serupa mesti diterapkan pada sistem strategis seperti Coretax yang menyangkut data keuangan negara.
Sistem Masih Dipenuhi Error dan Zona Merah
Komisi XI juga mempertanyakan performa Coretax yang disebut masih jauh dari standar operasional. Misbakhun mengutip temuan Menkeu pada akhir Oktober lalu, yang menyebut sistem masih dipenuhi error, zona merah, serta respons yang terlalu lama.
“Error-nya masih banyak. Zona merah karena respons terlalu lama. Akses kode pun belum kita dapat karena masih dikuasai vendor,” ungkapnya.
Ia menegaskan perbaikan demi perbaikan yang dilakukan DJP bersama vendor belum signifikan. Bahkan, temuan backdoor yang semestinya menjadi isu keamanan paling sensitif disebut masih muncul dan belum ditangani tuntas.
Gagal Mengawasi Pembayaran PPh 25
Masalah lain yang dinilai krusial adalah ketidakmampuan Coretax dalam mendukung pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25. Padahal komponen tersebut merupakan cicilan sebelum pembayaran PPh Pasal 29 pada akhir tahun.
“Coretax tidak bisa menerjemahkan secara langsung sistem pengawasan pembayaran masa PPh 25. Ini masalah besar,” ujar Misbakhun.
Keamanan Siber Dipertanyakan
Aspek keamanan pun menjadi sorotan. Misbakhun mempertanyakan alasan Menkeu harus menurunkan tim khusus untuk melakukan perbaikan sistem keamanan Coretax. Menurutnya, langkah itu menunjukkan kualitas awal pengembang tidak memenuhi standar.
“Sistem keamanannya lemah. Bayangkan, menkeu harus menurunkan tim sendiri. Artinya apa? Tim pengembang sebelumnya tidak siap,” tegas Misbakhun.
Dengan menumpuknya persoalan tersebut, Komisi XI DPR mendesak DJP memberikan klarifikasi lengkap, termasuk mengenai tim pengembang, akses kode sistem, performa operasional, serta roadmap pembenahan Coretax ke depan. Transparansi dianggap penting karena proyek ini menelan biaya besar dan menyangkut data strategis jutaan wajib pajak.
0Komentar